Dalam agenda nasional yang diinisiasi oleh Perwakilan Bank Indonesia (BI) Aceh tersebut, Pj. Bupati Meurah mengatakan perjanjian yang ditandatanganinya itu dilakukan sebagai salah satu upaya pengendalian inflasi di kedua daerah.
Perjanjian Kerjasama Antar Daerah ini kami tandatangani sebagai salah satu langkah pengendalian inflasi di kedua daerah, Aceh Tamiang dan Aceh Tengah. Ini bagian dari strategi penanganan inflasi kita,” terang Meurah.
Dijelaskan, dalam kerjasama berdurasi 3 tahun itu, kedua daerah akan berfokus pada distribusi dan perdagangan komoditi hasil pertanian dan bahan pangan.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BI Aceh Rony Widijarto Purubaskoro menyebutkan, kegiatan yang digelar pihaknya ini dalam rangka membangun sinergitas mendorong produksi, hilirisasi, dan ketahanan pangan dengan digitalisasi ekonomi.
Diungkapkan Rony, penguatan kerjasama antar daerah perlu dilakukan guna menyatukan langkah semua pemerintah daerah di Aceh. Terlebih, kondisi geopolitik global serta fenomena el Nino turut memengaruhi angka inflasi sebagai akibat harga bahan pangan yang fluktuatif.
Sejumlah langkah dilakukan pihaknya selain peningkatan kerjasama antar daerah adalah penguatan urban farming di kawasan perkotaan, penguatan jalur distribusi berdasarkan potensi yang ada di tiap daerah, serta digitalisasi ekonomi sektor pertanian untuk mendorong terciptanya efisiensi.
“Ini semua dapat diwujudkan melalui sinergi kita semua untuk mendorong pembangunan ekonomi daerah yang berkelanjutan,”
Sementara itu, Sekretaris Daerah Aceh yang diwakili Asisten Perekomian dan Pembangunan, Mawardi mengatakan, pengendalian memerlukan inovasi dan konsistensi. Karenanya melalui forum GNPIP Aceh, dirinya menegaskan Pemerintah Aceh mengajak semua pihak untuk bekerja sama dan berkolaborasi melahirkan inovasi serta konsisten dalam pengendalian inflasi di Aceh.
Terakhir, Sekda Aceh Barat, Marhaban yang mewakili Pj. Bupati mengungkapkan, Pemkab Aceh Barat sangat mengapresiasi GNPIP Aceh yang dihelat di Bumi Teuku Umar. Dijelaskannya, Pemkab bersama TPID secara rutin mengawasi inflasi. Marhaban melanjutkan hal ini, salah satunya, berkat KAD yang ditekennya bersama sejumlah kabupaten tetangga.
“Alhamdulillah, kami berhasil mengendalikan inflasi hingga diberikan penghargaan berupa Dana Insentif Daerah dari pemerintah pusat,” pungkas Marhaban yang disambut tepuk tangan hadirin.
Kegiatan GNPIP ditutup dengan pemberian penghargaan kepada sejumlah kelompok tani dan kelompok masyarakat binaan BI yang turut andil melahirkan inovasi guna mendorong pertumbuhan ekonomi serta bersumbangsih dalam pengendalian angka inflasi di Aceh, dan pencanangan gerakan tanam padi serentak yang dilakukan oleh Kepala Perwakilan BI Aceh, Kepala BI Lhokseumawe, Asisten Perekonomian & Pembangunan, serta sejumlah pejabat utama yang hadir di lokasi acara.
Tampak hadir mendampingi Pj. Bupati Meurah, Kadis Koperin Ibnu Azis, Kabag Pemerintahan Saflinawati, Kabag Hukum, Dahlia Ahliana, Kabag Prokopim Azwanil Fakhri, dan Analis Perekonomian, M. Syukri.
Social Header